TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Agrikultur MN KAHMI Ato' Ismail mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto membuka lahan baru seluas 20 juta hektar untuk swasembada pangan dan energi.

Menurutnya alasannya adalah karena luas hutan di Indonesia pada akhir 2023 masih sangat besar.

"Mencapai 125 juta hektar," kata Ato' dalam Seminar Swasembada Pangan MN KAHMI, Kamis (30/1/2025).

Dalam seminar tersebut hadir sebagai Keynote Speech Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan sebagai pembicara Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh, Anggota Komisi IV DPR  Rokhmin Dahuri MS, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Sofyan Sjaf..

Lebih lanjut Ato' mengatakan pembukaan lahan itu berpotensi membuka 10 juta lapangan pekerjaan baru dengan program hilirisasi agrobisnis.

Menurutnya pembukaan lahan itu juga berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto.

Pria asal Pontianak ini juga mengungkapkan Indonesia juga berpotensi jadi lumbung pangan dunia dan lumbung agrobisnis dunia.

Menurutnya kehilangan luas sawah 90.000 hektar per tahun dapat ditutupi dengan membuka lahan sawah oleh perusahaan swasta yang disubsidi terbatas seperti petani sehingga punya nilai ekonomi bagi pengusaha swasta.

Menurutnya Isu deforestasi tidaklah benar karena contohnya pembukaan lahan untuk sawit menurut seorang Dekan Fakultas Kehutanan IPB, mengutip laporan Mongabay pada 2022 lalu menyebutkan bahwa tanaman sawit dapat menyerap 57,2 ton karbon dioksida ekuivalen per hektar per tahun.

Ia menyebutkan masuknya investor kelapa sawit membawa banyak dampak positif, terutama dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Menurutnya dampak positif tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja, pembukaan akses jalan ke daerah terpencil, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek berganda atau multiplier effect.

Contoh efek berganda itu seperti kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, khususnya melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pengurusan Hak Guna Usaha (HGU).

Ato' merekomendasikan keberpihakan anggaran sebesar 15 persen dari APBN untuk swasembada pangan dan swasembada energi.

Ia memberi catatan, agar sumber daya alam ini tidak diberikan ke pengusaha asing dan pekerja asing.