Eks Petinggi Sebut HTI Masih Eksis hingga Sekarang, Merekrut Mulai dari Kampus dan Buat Komunitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks petinggi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rida Hesti Ratnasari menyebut saat ini organisasi terlarang tersebut masih eksis.

Bahkan, Rida menyebut anggota HTI terus bertambah saat ini.

"Pertanyaan tadi menarik, apakah bertambah atau berkurang? pasti bertambah," kata Rida dalam diskusi bertajuk isu kebangkitan khilafah dan peta ancaman radikalisme dan terorisme di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Rida yang kini menjadi Peneliti Aliran Agama Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan dalam perekrutan, ada banyak cara yang dilakukan oleh HTI.

Satu di antaranya yakni dari perguruan tinggi atau kampus. Mereka menargetkan para mahasiswa baru di sejumlah unirversitas ternama.

Hal ini berdasarkan pengalamannya ketika pertama kali bergabung dengan organisasi terlarang tersebut di Institut Pertanian Bogor (IPB).

"Di mana kami mahasiswa baru dibina di BKIM itu, Rohis yang resmi. Bayangkan dari daerah Banyuwangi itu ya, PMDK, mendengarkan Islam yang belum pernah saya dengar, sekomprehensif itu membahas semua masalah kehidupan, jadilah wow gitu. Itu tahun 1991," tuturnya.

"Untuk agent of change yang nanti akan diproses menjadi ideolog, itu memang paling besar di kampus. Tetapi untuk yang ikut karena pragmatis, ikut karena simpati, itu dari masyarakat umum banyak," sambungnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Waspadai Kamuflase Ala HTI di Masa Transisi Paska Pemilu 2024

Selain itu, Rida mengatakan HTI juga masuk untuk mencari orang yang dijadikan target melalui komunitas-komunitas yang tidak terlalu terlihat identitas keagamaannya.

"Nama-nama yang sangat soft, contohnya Perkumpulan Istri Strong, Kemudian, Muslimah Cinta Kota Ini, Kota Itu yang bagi masyarakat itu menjanjikan suatu perjuangan yang menyenangkan. Itu bisa menarik. Nah, kalau ikut itu bisa strong kita-kita," ungkapnya.

Hal tersebut, kata Rida, agar HTI yang berambisi membangun pemerintahan khilafah itu bisa mencapai tujuannya yakni tidak memperbolehkan adanya demokrasi sebagai tatanan politiknya. 

"Karena bertentangan dengan sistem pemerintahan khilafah, itu konsisten," tuturnya.

Untuk itu, Rida meminta agar pemerintah bisa lebih tegas dalam menindak organisasi terlarang tersebut hingga ke akar-akarnya.

"Implementasinya (pemerintah kurang tegas) ya, implementasinya. Kemudian tentu, political will yang (untuk) konsistensi itu melindungi negara ini," jelasnya.