TRIBUNNEWS.COM - Polri mengumumkan bahwa instansinya juga terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti lembaga lainnya.

Polri terkena efisiensi anggaran hingga Rp20,5 triliun mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Adapun sebelumnya, pagu anggaran untuk Korps Bhayangkara pada tahun 2025 sebesar Rp126,6 triliun atau 16,26 persen.

Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena), Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menuturkan anggaran tersebut dibagi untuk tiga pos belanja, yaitu pegawai, barang, dan modal.

"Postur anggaran Polri sesuai surat menteri keuangan bahwa postur anggaran Polri sejumlah Rp126,6 triliun. Kalau kita lihat dalam kelompok per belanja, terdiri dari belanja pegawai 46,95 persen sebesar Rp59,44 triliun," katanya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

"Kemudian di dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hasil rapat dengan Kemenkeu, menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sejumlah Rp20,5 triliun," sambung Wahyu.

Dia mengatakan efisiensi tersebut di luar anggaran belanja pegawai. Adapun komponen yang dikenakan efisiensi barang adalah terkait belanja barang dan modal.

Wahyu mengatakan anggaran Polri untuk tahun 2025 menjadi Rp106 triliun setelah dipangkas.

Adapun rinciannya adalah belanja barang sebesar Rp27,3 triliun dan belanja modal menjadi Rp19,1 triliun.

Baca juga: Penerimaan Polri 2025 Tamtama Dibuka hingga 6 Maret 2025, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Sementara untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp59,4 triliun.

"Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun," jelasnya.

Sebagai informasi, sebenarnya, tren anggaran untuk Polri selalu naik turun.

Kendati demikian, ketika anggaran Korps Bhayangkara mengalami kenaikan, maka akan selalu naik signifikan.

Contohnya, pada tahun 2020, anggaran Polri sebesar Rp104,7 triliun. Sementara, anggaran untuk tahun 2021 naik sekitar Rp6 triliun menjadi Rp111,1 triliun.