TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Stevano Rizki Adranacus berharap, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Stevano saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Stevano menyampaikan, pada dasarnya Fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran.

Sebab, kata Stevano, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. 

“Kami dari fraksi PDI Perjuangan secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Stevano.

Baca juga: Melongok Proyek KEK Lido Milik Hary Tanoe yang Disegel KLH: Air Danau Keruh hingga Warga Demo

Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut harus dilihat secara realita objektif tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Dimana, kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kesulitan.

“Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” ujar Stevano.

Sehingga, kata Stevano, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan. Menurutnya, efisiensi ini adalah sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, mengingat tren perekonomian dunia pada saat ini.

Meski demikian, Stevano berharap, efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum di tanah air. Apalagi, penegakan hukum yang menyentuh langsung masyarakat.

“Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi,” ucapnya.

Baca juga: Akhirnya Basuki Hadimuljono Buka Suara soal Penyebab di Balik Mundurnya Ali Berawi dari Otorita IKN

Stevano mengingatkan, bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dia menegaskan, penegakkan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan dan menjadi prioritas.

“Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dia mengatakan di beberapa kesempatan bahwa wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,” tandasnya.