TRIBUNNEWS.COM - Kasus pemasangan pagar laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, memasuki babak baru. 

Bareskrim Polri telah menerima laporan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait pagar laut di Bekasi.

Laporan dilayangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 7 Februari 2025

Hal tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025). 

“Kemudian terkait kasus yang di Bekasi, kemarin pada hari Jumat, 7 Februari 2025, itu dari Kementerian ATR/BPN sudah melaporkan ke kami,” katanya. 

Terkait hal itu, Bareskrim pun akan mendalami laporan soal pagar laut Bekasi.

“Tadi saya katakan, kami baru menerima laporan. Kemudian laporannya juga ada terlapornya,” ungkapnya. 

“Laporan itu kami tetap menduga terjadinya sebuah tindak pidana. Nah, memang yang dilaporkan oleh ATR/BPN adalah terkait dengan 263, 264, 266,” imbuh Djuhandhani.

Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan upaya penyelidikan.

Djuhandani menyebut, tim penyelidik masih melakukan pengumpulan alat bukti. Oleh karena itu, terlapor dalam kasus ini belum dapat diungkap.

Baca juga: Giliran Pagar Laut di Bekasi Diusut Bareskrim Polri, Dirtipidum: Kami Turunkan Beberapa Anggota

"Mulai hari ini, tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan, yaitu dengan kami menurunkan beberapa anggota."

"Sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan keterangan termasuk barang-barang bukti yang bisa kita gunakan untuk proses lebih lanjut," ungkapnya, dilansir situs Tribratanews Polri. 

Sementara itu, pihak kepolisian tak menampik ada kasus pagar laut lain juga yang diusut, seperti di Sidoarjo, Jawa Timur.

Bareskrim Polri sudah mendapat laporan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur terkait pagar laut di Sidoarjo.