RRI Pastikan Tidak Ada PHK Pegawai meski Ada Efisiensi Anggaran, Termasuk Tukang Sapu dan Penyiar
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawainya.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Meski menjadi salah satu instansi yang diminta melaksanakan efisiensi anggaran, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) menyatakan, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawainya.
Tidak adanya PHK pegawai RRI disampaikan Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo, Rabu (12/2/2025).
“Kami pastikan tidak ada PHK, dari tukang sapu hingga pejabat tinggi tetap bekerja seperti biasa,” ujar Hendrasmo, dikutip dari Kompas.com.
Pada Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait pembahasan program kerja dan efisiensi anggaran 2025, RRI menjelaskan adanya sisa anggaran mencapai Rp 337,2 miliar.
Dana tersebut, akan dialokasikan untuk mendukung berbagai aspek operasional.
Anggaran juga digunakan untuk pembayaran penghasilan pegawai honorer seperti satpam dan sopir, serta memenuhi kewajiban terhadap kontributor, penyiar, dan produser.
Adapun pada Rapat Restrukturisasi Anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI pada Selasa (11/2/2025), LPP RRI mendapat kelonggaran berupa pengurangan jumlah blokir yang semula sebesar Rp 334 miliar menjadi Rp 170 miliar.
“Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja PPNPN, pengisi acara, dan kontributor (pembayaran menggunakan SMBL) di lingkungan LPP RRI,” jelasnya.
Presiden Prabowo diketahui menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Total penghematan anggaran yang ditargetkan mencapai Rp 306,7 triliun.
Baca juga: Anggaran Polri juga Kena Kebijakan Efisiensi Prabowo: Dipangkas Rp20,5 T, Jadi Rp106 T
Kurangi Perjalanan Dinas hingga Diskusi-diskusi
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo kembali menegaskan instruksinya terkait penghematan atau efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.
Prabowo ingin kegiatan yang tidak penting untuk dihentikan.
Prabowo juga blak-blakan ada yang tidak setuju dan melakukan perlawanan terhadapnya.
Hal itu dikatakan Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU dengan tema "Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian dan Meneduhkan Peradaban" tahun 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.