TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pakar hukum pidana mempertanyakan urgensi dari hak imunitas jaksa yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting menilai jaksa berpotensi kebal hukum terhadap pelanggaran tindak pidana. 

Padahal seharusnya semua orang termasuk para jaksa memiliki asas yang sama dihadapan hukum yakni equality before the law.

Baca juga: Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: 2 Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa

"Hak imunitas Jaksa dalam sistem peradilan pidana yang saat ini kita diskusikan menuai kontroversi di publik karena dikhawatirkan Jaksa punya kekebalan ketika melakukan suatu perbuatan pidana," ujarnya dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Khususnya Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan di mana dalam aturan itu disebutkan bahwa pemanggilan hingga penahanan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari Jaksa Agung.

"Ini bisa diartikan aparat penegak hukum lain seperti polisi, hakim dan lainnya akan menundukan diri kepada Jaksa Agung," tuturnya.

"Bagaimana apabila terdapat Jaksa yang melakukan dugaan tindak pidana? bisa jadi kabur Jaksa tersebut apabila perlu ada izin Jaksa Agung terlebih dahulu," tutur Jamin.

Dia menyebut hak imunitas justru bisa berdampak negatif karena rentan terjadi penyalahgunaan wewenang secara berlebihan. 

"Jadi tidak perlu ada izin Jaksa Agung karena secara otomatis perlindungan terhadap jabatan itu sudah ada. Apabila ada orang yang mencoba mengganggu bisa digunakan ketentuan perintangan penyidikan," jelasnya. 

Anggota Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia Basuki mengatakan tidak adanya mekanisme yang detail dalam UU Kejaksaan berpotensi meningkatkan penyalahgunaan wewenang. 

Menurutnya, sampai saat ini belum ada suatu alasan khusus yang membuat hak imunitas jaksa menjadi hal yang sangat mendesak dan dibutuhkan.

"Jaksa sudah difasilitasi oleh negara jadi cukup jaksa bekerja dengan profesional berdasarkan aturan hukum sudah cukup tanpa perlu adanya hak imunitas bagi jaksa," tuturnya.

Baca juga: Revisi UU Kejaksaan, Komjak RI Jamin Jaksa Tak Akan Kebal Hukum

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Peradi Serang, Shanty Wildhaniyah menyatakan adanya hak imunitas bagi seorang jaksa membuat rancu penegakan hukum di Indonesia. 

Ia tidak menampik hak imunitas memang diperlukan ketika sedang menjalankan tugas dan profesi. 

Hanya saja bukan berarti hak imunitas itu justru malah digunakan untuk bisa terlepas dari perbuatan pidana.

"Kalo melihat fenomena yang ada lebih banyak advokat yang dikriminalisasi dibandingkan dengan jaksa sehingga terlihat urgensi adanya hak imunitas ini tidak diperlukan," jelasnya.

Dia meminta agar aturan hak imunitas yang diatur dalam UU Kejaksaan untuk dihapuskan.

"Hak imunitas ini berpotensi memberikan kekebalan hukum terhadap jaksa yang menyalahgunakan wewenang. Lebih baik hak imunitas bagi jaksa ini dihilangkan," tuturnya.