TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kelanjutan perkara yang menyeret Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ke penyidik.

Termasuk soal pemanggilan paksa hingga penahanan Hasto sebagai tersangka.

"Panggilan dan upaya paksa, penyidik yang menentukan sesuai kebutuhan penanganan perkaranya," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dilansir Kompas.com, Jumat (14/2/2025).

Diketahui, gugatan praperadilan yang diajukan kubu Hasto telah ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dengan demikian, status Hasto sebagai tersangka tidak bisa dipermasalahkan.

Putusan hakim tersebut, kata Setyo, membuktikan bahwa penetapan status Hasto sebagai tersangka sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. 

"Makna dari putusan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana didalilkan dan argumentasi dari tim biro hukum," jelas Setyo.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memastikan, KPK akan terus melanjutkan penyidikan terhadap Hasto.

"Lanjut terus," kata Fitroh Rohcahyanto, Kamis (13/2/2025).

Yakini Hasto Taat Hukum

Dalam kasus ini, KPK juga meyakini Hasto akan patuh mengikuti proses hukum selanjutnya.

Baca juga: Gugatan Praperadilan Hasto Ditolak, Pengamat Klaim Kasus Sekjen PDIP Sangat Kuat Dosis Politiknya

"Penyidik masih menilai bahwa saudara HK akan dapat menghadapi bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya."

"Salah satunya adalah melalui proses praperadilan ini dan meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dilansir Kompas.com, Jumat (14/2/2025).

Tessa menjelaskan, dalam proses penanganan kasus Hasto ini, penyidik KPK telah banyak menghadapi tantangan.

Termasuk salah satunya gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto.