TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi kebijakan pemerintah terkait efisiensi atau pemangkasan anggaran yang menuai kritik dari publik.

Kritik muncul karena masyarakat khawatir bahwa pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan berdampak pada sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh menyatakan ia berprasangka baik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

Ia meyakini pemerintah masih mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum menetapkan kebijakan terbaik bagi masyarakat.

Surya Paloh juga mengimbau agar masyarakat memberi waktu bagi pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, yang baru berjalan lebih dari 100 hari.

"Jujur saja, seperti yang saya katakan, ini baru mengawali masa kerja pemerintahan kita. Baru 100 sekian belas hari. Proses berbagai kebijakan bisa saja," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Ia meyakini pemerintah masih melakukan beragam alternatif guna menentukan kebijakan terbaik bagi rakyat.

Oleh karena itu, sebagai partai pendukung jalannya pemerintahan, NasDem memilih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil sikap.

"Pemerintah memilih apa yang dianggap sebagai alternatif pilihan yang terbaik walaupun itu amat baik," jelas Surya Paloh.

Ia menegaskan, jika kebijakan efisiensi anggaran terbukti tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah pasti akan melakukan evaluasi.

"Kita berprasangka baik. Kalau itu barangkali dianggap tidak tepat, saya yakin pemerintah akan mengevaluasi kembali. Kalau tidak, ya kita bicara-bicara lah," pungkasnya.(*)