TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pembangunan Giant Sea Wall (GSW), yang bertujuan mencegah banjir rob dan abrasi, ternyata bukan hanya soal infrastruktur besar. Proyek ini juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan dan warga menengah ke bawah yang selama ini terancam perubahan iklim.

Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra,  menjelaskan GSW bukan hanya sebuah proyek fisik, tetapi sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

“Proyek GSW justru untuk meningkatkan kualitas hidup warga pesisir yang selama ini terancam banjir rob dan abrasi. Nelayan dan warga pesisir Jakarta serta daerah lainnya akan semakin sejahtera,” kata  Herzak kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Program GSW ini adalah bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pesisir, termasuk banjir rob, abrasi, sanitasi, dan penyediaan air bersih. 

"Tak hanya itu, NCICD bisa menyelesaikan sejumlah tantangan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih baik, serta menjamin konektivitas antar-wilayah menjadi lebih baik. Intinya untuk pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang berkelanjutan," imbuhnya. 

Baca juga: Melongok Proyek KEK Lido Milik Hary Tanoe yang Disegel KLH: Air Danau Keruh hingga Warga Demo

Pentingnya proyek ini semakin terlihat dengan rencana pengecekan ulang feasibility studies yang sudah dilakukan pada 2020 untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi terkini. 

Herzaky juga menyoroti pentingnya pembangunan tanggul sebagai perlindungan untuk masyarakat pesisir. 

Pada 4 November 2024, Menko AHY meninjau pembangunan tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara, yang panjangnya mencapai 2,3 kilometer dan tingginya 4,8 meter di atas permukaan laut. 

Tanggul ini diharapkan bisa melindungi lebih dari 20.000 kepala keluarga (KK) dan area seluas 160 hingga 170 hektare dari ancaman banjir rob.

Menko AHY menegaskan, kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov Jakarta, serta seluruh stakeholder terkait sangat diperlukan. 

“Tidak ada satu entitas yang dapat mengatasi masalah banjir sendirian. Kita perlu bekerja bersama-sama,” tambahnya.  

Baca juga: TNI AD Pastikan Pembangunan Rumah Prajurit Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Ini Sumber Dananya

Muara Baru sendiri merupakan daerah yang mengalami penurunan tanah parah, dengan laju penurunan mencapai 10 cm per tahun.

Jika tidak ada langkah-langkah perlindungan seperti pembangunan tanggul, keselamatan masyarakat akan terancam.

Dukungan proyek GSW juga disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi.