TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri, angkat bicara perihal kabar kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto untuk membayar utang jatuh tempo Indonesia tahun 2025 sebesar Rp 800,33 triliun, dari total utang Rp 8.502,69 triliun per Agustus 2024.

Irene menyatakan dirinya tidak ingin berandai-andai perihal kabar tersebut. Sebab, hingga saat ini, pemerintahan Prabowo belum menjelaskan tujuan dari efisiensi anggaran yang tengah gencar dilakukan.

Pun demikian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menjelaskan tujuan efisiensi, melalui surat perihal anggaran setiap Kementerian/ Lembaga (K/L), yang harus mendapat persetujuan dari DPR RI.

Hal itu disampaikan Irine dalam wawancara eksklusif di Studio Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Forum DPR saya pikir bukan forum berandai-andai. Dalam artian, bahwa ketika kita tidak mengetahui secara pasti perintah presiden dalam hal ini bisa disampaikan melalui Inpres ataupun Kementerian Keuangan, terkait dengan penggunaan efisiensi itu maka kita saya tidak mau berbicara mengenai perandai-perandaian gitu," kata Irine.

Baca juga: Tren Tagar KaburAjaDulu, Irine PDIP: Mending Kita Awasi Dulu

Namun, Irine mengakui bahwa kebutuhan fiskal Indonesia sangat besar dan tidak bisa memenuhi. 

"Kita selalu berutang untuk pemenuhan APBN, itu kan sebuah fakta yang masyarakat juga ketahui," ucapnya.

"Kita juga tidak bisa menampik, PDI Perjuangan sendiri bukan fraksi yang anti terhadap utang negara," lanjutnya.

Irine menilai, utang yang dipakai dengan efektif dan efisien, maka akan menghasilkan sesuatu yang produktif.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam APBN telah diatur mengenai pembayaran utang negara.

"Jadi konsekuensi terhadap pembayaran utang saya pikir juga sudah dibahas di dalam APBN 2024. Sebelum kita ketuk undang-undang APBN 2024, bahwa kemampuan negara di dalam melaksanakan APBN 2025 adalah 3000 triliun sekian," ucapnya.

"Dan harusnya waktu undang-undang itu kan sudah tercatat ya berapa persen yang dipakai untuk membayar utang. Berapa persen yang dipakai untuk pembiayaan pembangunan. Berapa persen yang dipakai untuk subsidi ataupun bansos," imbuhnya.

Baca juga: Luhut Bantah soal Tagar Indonesia Gelap: Kau Gelap, di Mana Saja Bermasalah

Lebih lanjut, Irine berpendapat kebijakan efisiensi anggaran dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu tampak pada pidato dari kepala negara yakni Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, tetapi memang kita mengetahui dari pidato Bapak Presiden bahwa akan ada program MBG, terus yang baru-baru ini adalah adanya Danantara, dan segala macam," tandasnya.