Nelson Wenda Soroti Efisiensi Anggaran di Papua
Pembangunan Papua terancam akibat kebijakan efisiensi anggaran, kata Nelson Wenda.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Papua.
Hal ini disampaikan Nelson Wenda dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.
Menurut Nelson Wenda, kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menghambat percepatan pembangunan di wilayah otonomi khusus tersebut.
Nelson Wenda mempertanyakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran.
Dalam rangka efisiensi anggaran, apakah tepat diterapkan di daerah otonomi khusus Papua, mengingat bertentangan dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua, kata Nelson.
Menurut Nelson, kebijakan efisiensi anggaran justru berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat Papua.
"Sehingga dengan keluarnya Inpres tentang efisiensi anggaran, menghalangi dan menghambat percepatan infrastruktur di Tanah Papua,"ujarnya.
Karenanya, dia meminta Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak menghambat upaya pemerintah dalam mengejar ketertinggalan di berbagai sektor.
Kementerian Keuangan diminta untuk meninjau kembali karena Papua adalah daerah otonomi khusus yang mengejar ketertinggalan di semua sektor, sehingga anggaran yang ada di daerah harus ditingkatkan lagi, ucap Nelson.
Baca juga: Aksi Tiarap dan Lempar Kotoran Sapi Warnai Panasnya Demo Mahasiswa Tolak Efisiensi Anggaran
Senator asal Papua Pegunungan itu juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat di daerahnya.
Nelson menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis agar langsung dikirim kepada orang tua dan dimasak sendiri di rumah.
Selain itu, dia juga menyoroti kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium serta pembangunan kantor pemerintahan Gubernur Papua Pegunungan.
"Masyarakat Papua Pegunungan meminta program Makan Bergizi Gratis langsung dikirim kepada orang tua dan dimasak oleh orang tua," ungkap Nelson.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.