Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Wamenlu RI Minta PBB Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir membicarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Wamenlu RI Minta PBB Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo
Dokumentasi Kemlu RI
PROGRAM BMG - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menjamu Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Kemlu RI minta dukungan pendanaan PBB untuk program makan bergizi gratis. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir membicarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kantor Kemlu RI, Jakarta.

Dalam kesempatan itu Arrmanatha mengatakan kepada Gita, bahwa PBB perlu mendukung program MBG.

"Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis," kata Arrmanatha dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Ia menyebut program Presiden Prabowo tersebut termasuk sebagai upaya dukungan terhadap agenda pembangunan global. 

Sebab lanjutnya, hasil riset yang dipublikasikan Badan Pangan Dunia pada tahun 2017, dipaparkan bahwa program makan bergizi berkontribusi pada capaian pembangunan berkelanjutan terkait pengentasan kelaparan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta dukungan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan.

Baca juga: Kurma, Telur Hingga Susu Jadi Menu Makan Bergizi Gratis Saat Bulan Puasa

Menurutnya program ini secara tidak langsung juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta menjembatani kesenjangan sosial.

Kemlu RI berharap dukungan PBB untuk mendukung pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk menjajaki peluang pemanfaatan keuangan syariah, memberdayakan zakat untuk membantu pembangunan global, terutama di negara-negara yang terdampak krisis.

Berita Rekomendasi

Dalam pertemuan ini juga dibahas perkembangan situasi geopolitik global. Salah satunya pembahasan terkait penguatan hukum internasional di tengah situasi dunia yang penuh konflik.

"Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” pungkas Arrmanatha.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas