TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan meminta aparat untuk bertindak menangani dugaan praktik pengoplosan beras.

Johan mengatakan pengoplosan beras tidak hanya merugikan rakyat, tetapi mencederai semangat swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional," kata Johan kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Dia menegaskan praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan.

Hal tersebut bertentangan dengan visi Prabowo dalam menegakkan transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor pangan.

"Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum yang ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang dan tidak bertanggung jawab," tegas Johan.

Karenanya, dia mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik pengoplosan.

Johan juga meminta Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan meningkatkan pengawasan distribusi beras di lapangan agar praktik serupa tidak terus berulang.

"Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini," ungkapnya.

Sebelumnya, dugaan praktik pengoplosan beras beredar di platform X setelah unggahan akun MasBRO.

Unggahan tersebut pun mendapat respons netizen yang mengecam adanya dugaan pengoplosan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).