TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji, memberikan apresiasi terhadap keputusan Universitas Indonesia (UI) yang tetap mempertahankan prinsip objektivitas dalam menyelesaikan masalah disertasi milik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

Menurut Sarmuji, meskipun masalah disertasi ini sempat menjadi isu politik, UI telah menunjukkan keberanian untuk tetap berpegang pada kaidah ilmiah.

"Alhamdulillah UI pada akhirnya tetap berbasis pada objektivitas. Memang sejak awal masalah disertasi Pak Bahlil ini sangat sarat dengan dimensi politik. Terjadi penggiringan opini yang luar biasa, seolah-olah kesalahan ada di Pak Bahlil dan kesalahan itu sangat fatal," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Sarmuji menilai bahwa sebetulnya permasalahan terkait disertasi Ketua Umum Partai Golkar itu bukan hal yang luar biasa atau istimewa. 

"Sebenarnya memang masalah disertasi Pak Bahlil ini sesederhana yang diputuskan oleh UI. Jadi semua karya ilmiah, kalau diuji pasti mengandung kelemahan, pasti mengandung kekurangan dan sudah menjadi adat bagi suatu karya ilmiah, kalau ada kelemahan atau kekurangan ya solusinya perbaikan," ujar Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu.

Menurutnya, keputusan yang diambil oleh UI ini adalah hal yang wajar dalam dunia akademik. 

Sarmuji menambahkan bahwa apa yang terjadi pada disertasi Bahlil juga sebenarnya tidak berbeda dengan permasalahan pada karya ilmiah lainnya.

"Jadi apa yang diputuskan UI ini ya seperti adat karya ilmiah lain, tidak istimewa sekali menurut saya. Jadi apa yang terjadi di Pak Bahlil sebenarnya terjadi juga di banyak karya ilmiah yang lain," ucapnya.

Sarmuji menjelaskan bahwa keputusan UI tidak diambil oleh satu pihak saja, melainkan melalui rapat yang melibatkan berbagai organ di dalam universitas tersebut. 

Dengan begitu, Sarmuji mengapresiasi keputusan UI yang tidak terpengaruh oleh penggiringan opini yang terjadi di luar kampus. 

"Di UI itu ada 4 organ, ya kalau nggak salah ada Dewan Guru Besar, ada Senat, ada Rektorat, lalu ada Majelis Wali Amanat. Jadi semuanya tidak berdiri sendiri, dan keputusan UI tadi kan dihasilkan oleh rapat bersama," ujarnya.

"Jadi masing-masing perspektif diakomodir dan alhamdulillah UI tidak terpengaruh oleh penggiringan opini yang selama ini terjadi. UI berdiri di atas objektivitas," pungkasnya.

Rektorat Universitas Indonesia (UI) memberikan sanksi berupa pembinaan terhadap Mahasiswa S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Rektor UI, Heri Hermansyah, mengatakan sanksi pembinaan itu diputuskan atas kesepakatan empat organ UI di antaranya Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Rektorat.