TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pembahasan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang digelar di salah satu hotel mewah.

Upaya pembahasan RUU TNI ini dinilai tertutup dan boros di tengah efisiensi anggaran.

Baca juga: KontraS Soroti Rapat Tertutup DPR Bahas RUU TNI di Hotel Mewah Jakarta

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya Saputra menilai, pemilihan lokasi ini diduga agar pembahasan RUU TNI sulit dijangkau oleh masyarakat.

Menurut dia, pembahasan terkait Undang-undang perlu diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

"Akhirnya masyarakat pada akhirnya tidak bisa mengakses apa saja pertemuan, apa saja yang dilakukan begitu ya, karena sifatnya tertutup kan. Padahal masyarakat juga berhak tahu apa yang dibahas," kata Dimas Bagus Arya Saputra dalam pesan yang diterima, Sabtu (15/3/2025).

Dimas pun mengingatkan, bahwa salah satu elemen pembentukan peraturan undang-undangan adalah bagaimana akses informasi soal perbuatan peraturan undang-undangan itu juga bisa diakses oleh publik.

Dia pun menyebut sikap yang ditunjukan oleh DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU TNI paradoks. 

Baca juga: Pengamat Soroti Penambahan Klausa Terkait Siber Hingga Narkotika dalam Ketentuan OMSP di DIM RUU TNI

Padahal, di era keterbukaan informasi saat ini, publik berhak mendapatkan mengakses apa yang tengah dibahas oleh DPR, apalagi membahas Undang-undang.

"Jadi, menurut kami ini satu hal yang sangat-sangat paradoks. Di tengah situasi yang sangat sulit secara ekonomi, tapi kemudian ada pemborosan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh anggota DPR untuk melakukan pembahasan, dengan motivasi terselubung dan juga dengan upaya diam-diam," terangnya.

Dia juga menyinggung soal pemilihan lokasi pembahasan RUU ini dilakukan di sebuah hotel mewah di Jakarta.

Padahal, pemerintah kini tengah melakukan efisiensi anggaran.

"Di tengah situasi negara, situasi ekonomi negara yang sulit, ada banyak kemudian gelombang PHK, ada banyak kemudian kemunduran, kemarin Bu Sri Mulyani baru menyampaikan bahwa ada defisit hampir kurang lebih Rp3 triliun di APBN, yang menunjukkan sebenarnya ada situasi krisis yang terjadi, tetapi paradoksnya, anggota DPR kita malah kemudian menggunakan fasilitas mewah dalam tanda kutip, untuk melakukan pembahasan undang-undang," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI dan pemerintah disebut sedang melakukan rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi tersebut didapatkan oleh unsur masyarakat sipil.

Bahkan, rapat tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.