TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritisi rapat Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digelar tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Lucius menegaskan, keputusan DPR dan pemerintah untuk membahas revisi UU TNI di hotel bintang lima menunjukkan ketertutupan proses legislasi terhadap partisipasi publik.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Minimnya Transparansi dalam Pembahasan RUU TNI oleh DPR

Selain itu, Lucius juga mempertanyakan alasan DPR memilih lokasi mewah yang berjarak dekat dari kompleks parlemen. 

"Pilihan DPR dan pemerintah untuk melipir ke hotel mewah yang lokasinya begitu dekat dari kompleks DPR pasti bukan kebetulan karena mereka mau bersidang sambil beristirahat," kata Lucius kepada Tribunnews.com, Minggu (16/3/2025).

Dia menyebut, jika tujuan utama adalah mendapatkan istirahat yang lebih baik, anggota dewan seharusnya bisa tetap menggelar rapat di DPR, lalu beristirahat di hotel dengan biaya masing-masing.

"Kalau cuma sekadar mau istirahat dengan tenang, ya rapat bisa tetap di DPR, terus setelahnya mereka tetap bisa ke hotel terdekat untuk beristirahat dengan biaya sendiri-sendiri," ujar Lucius.

Menurutnya, pilihan lokasi rapat justru memperlihatkan bahwa alasan istirahat hanyalah dalih semata.

Baca juga: Ray Rangkuti Menilai Rapat DPR Bahas RUU TNI di Hotel Mewah Bertentangan Prinsip Efisiensi Prabowo

"Jadi alasan DPR rapat di hotel supaya bisa beristirahat juga nampak cuma ngeles saja," ungkap Lucius.

Lucius menilai, DPR sengaja memilih hotel untuk menggelar rapat agar bisa berkompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI.

"Komisi I DPR dan wakil pemerintah memilih rapat di hotel bukan karena sekadar ingin cari tempat yang nyaman untuk beristirahat, tetapi mereka justru cari tempat nyaman untuk berkompromi," tegasnya.

Lucius berpendapat, beban untuk mencapai kompromi menjadi alasan Komisi I DPR dan pemerintah menggelar rapat secara sembunyi-sembunyi.

Sebab, kata dia, kompromi akan sulit apabila rapat digelar di Gedung DPR mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil.

"Jadi kompromi memang pasti akan afdol di tempat tersembunyi karena melalui kompromi bisa jadi ada banyak hal yang ditransaksikan," ujar Lucius.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI bersama perwakilan pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU TNI.