TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut masih ada 7 juta hektare lahan yang berpotensi menjadi perhutanan sosial dan bisa dikelola oleh warga. 

Lahan tersebut bisa digunakan oleh para petani untuk membantu ketahanan pangan dan energi sekaligus menjaga kelebatan hutan.

Baca juga: Menhut Cek Perhutanan Sosial di Majalengka, Petani Hutan Curhat Dianaktirikan Soal Akses Pupuk

"Jadi masih ada potensi yang luar biasa yang bisa kita berikan akses pada masyarakat," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

Raja Antoni menjelaskan, program perhutanan sosial telah dimulai sejak era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Pada masa awal itu, ada 12,7 juta hektare lahan mulai digarap. 

Saat ini sudah 8,3 juta telah digunakan para petani untuk perhutanan sosial. Sehingga menyisakan 4 juta hektare yang bisa digarap masyarakat. 

"Ada potensi 12,7 juta yang sudah mulai dikerjakan pada periode lalu di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi sudah memiliki akses petani sekarang sekitar 8,3 juta, jadi masih ada sekitar 4 juta," ucapnya.

Namun setelah Kemenhut mengidentifikasi ulang lahan-lahan yang ada, didapati tambahan potensi lahan dijadikan perhutanan sosial dari semula 12,7 juta hektare menjadi 15 juta hektare.

Baca juga: Menhut Serahkan 12 SK Perhutanan Sosial Seluas 33 Ribu Hektare di Sorong Papua Barat

"Kemarin saya eksplor lagi potensinya bisa ditingkatkan dari 12,7 juta bisa jadi 15 juta. Artinya bisa sekitar 7 juta lagi masyarakat petani kita dapat diberikan akses pada perhutanan sosial," jelasnya.

Perihal ini Kemenhut mengajak para petani bisa memaksimalkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan, seraya menjaga alam hutan.

"Saya mengajak petani masuk ke hutan dan memanfaatkan, memaksimalkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi tapi secara bersamaan juga menjaga hutan," pungkas Raja Antoni.