TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut profil politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, yang ditantang Jokowi ungkap sosok identitas "utusan" yang disebut meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP.

Deddy Yevri Sitorus sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.

"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi," ujar Deddy dalam keterangan yang diterima Kompas TV pada Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum.

"Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ungkapnya.

Deddy meyakini bahwa kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. 

Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang.

"Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," ujarnya.

"Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini," lanjutnya.

Saat dikonirmasi wartawan, Jokowi secara tegas membantah tudingan tersebut.

"Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas," ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. 

Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

"Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya," ujarnya dengan nada tegas.