TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengomentari proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI digelar secara tertutup di Hotel Fairmont Jakarta pada akhir pekan ini.

Ia menilai rapat yang dilakukan DPR dan pemerintah tersebut buat masyarakat jengkel. 

Hal itu lantaran bertentangan dengan semangat efisiensi yang dikampanyekan Presiden Prabowo. 

"Jadi kalau hak publik itu efisiensi. Kalau hak pejabat tetap aja boros begitu. Khususnya hak dari DPR untuk mendapatkan fasilitas istimewa. Dan hak yang seperti itu nggak dicegah oleh Presiden," kata Ray, Minggu (16/3/2025). 

Ia menegaskan hal itu jelas membuat masyarakat jengkel. 

"Kalau untuk urusan rakyat efisiensi, urusan transfer daerah efisiensi. Sehingga daerah-daerah sekarang mulai banyak mencari akal bagimana mencari uang pembangunan," kata Ray. 

Tapi, lanjutnya kalau urusan anggota DPR selalu pelayanannya kelas satu. Sama sekali tidak dikurangi.

"Minta hotel, hotel paling mewah di Jakarta untuk rapat. Rapatnya juga nggak penting-penting sekali karena mereka sudah setuju semua," tandasnya. 

Diketahui Rapat Panja membahas RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, selama dua hari sudah selesai dilakukan. Namun, baik dari pimpinan Komisi I DPR dan pihak pemerintah, tak ada yang memberikan keterangan.

Pantauan di lokasi, rapat RUU TNI selesai pada pukul 22.30 WIB. Sejumlah pejabat yang meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan antara lain Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto hingga Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, Dave Laksono dan Ahmad Heryawan, tampak tidak terlihat keluar ruangan rapat saat para peserta rapat membubarkan diri.

Utut yang keluar melalui pintu depan, ditanya awak media soal kesimpulan rapat panja. Namun, Utut tidak mau bicara soal kesimpulan rapat Panja RUU TNI tersebut.

"Yang lain saja, jangan saya terus," kata Utut kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Utut terus ditanya soal hasil rapat Panja selama dua hari tersebut.