3 OTK Datangi Kantor hingga Telepon Misterius Buntut Geruduk Rapat RUU TNI, KontraS Duga Aksi Teror
Kantor KontraS didatangi tiga OTK hingga adanya telepon misterius buntut penggerudukan rapat RUU TNI di Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Tiara Shelavie

TRIBUNNEWS.com - Tiga orang tak dikenal (OTK) mendatangi kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2025) dini hari.
Ketiganya diketahui mengaku sebagai orang dari media.
Tetapi, ketiganya disebutkan tidak menjelaskan dari media mana mereka berasal.
Mereka juga tak mengatakan dalam rangka apa berkunjung ke kantor KontraS.
"Tengah malam ini (Minggu), tepatnya pukul 00.16, kantor KontraS didatangi oleh tiga orang tidak dikenal yang mengaku dari media," ungkap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus, dalam keterangannya, Minggu, dikutip dari Kompas.com.
Di waktu yang bersamaan, lanjut Andrie, ia mengaku mendapat telepon misterius dari nomor tidak dikenal.
Baca juga: Respons Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Saat Rapat RUU TNI, Golkar: Tolong Salurkan dengan Cara Tepat
Andrie menduga apa yang terjadi itu merupakan aksi teror setelah pihaknya menggeruduk rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas Rancangan Undang-undang TNI (UU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta pada Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Maret 2025.
"Di waktu yang bersamaan, saya juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor tak dikenal," kata Andrie.
"Kami menduga ini berkitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengkritis proses legislasi Revisi UU TNI," jelasnya.
Diketahui, Andrie turut menggerebek rapat Panja RUU TNI di Fairmont.
Dalam kesempatan itu, Andrie bersama rekan-rekannya di Koalisi Masyarakat Sipil, menolak pembahasan RUU TNI yang dilaksanakan secara tertutup.
Mereka juga menyatakan penolakan terhadap adanya dwifungsi ABRI.
"Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI," teriak Andrie.
"Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI, hentikan, hentikan Bapak, Ibu. Kami meminta dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup," lanjut dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.