TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kabar rencana mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Merah-Putih pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Bogor, Minggu (16/3/2025), tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut.

Bahlil pun menjelaskan, rapat tersebut hanya membahas terkait hilirisasi dan tidak ada pembahasan soal pengunduran diri Sri Mulyani maupun perombakan (reshuffle) kabinet.

"Nah, menyangkut pertanyaan yang tadi, saya pikir tidak ada urusan hilirisasi dengan itu," tegas Bahlil, selepas acara peringatan Malam Nuzulul Qur'an di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (16/3/2025) malam.

Bahlil juga menekankan bahwa urusan perombakan dalam kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menteri-menteri ini jangan membuat tindakan melampaui batas kewenangan dan di luar batas pengetahuan," papar Bahlil.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pengangkatan CASN Dipercepat, PNS Juni dan PPPK Oktober 2025

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga menyampaikan pendapat serupa.

Menurutnya, Partai Golkar sepenuhnya menyerahkan keputusan soal pemilihan menteri kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Jika ada perubahan, itu sepenuhnya hak Presiden. Kami tidak berhak mencampuri," ujar Sarmuji di tempat yang sama.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (12/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan laporan terkait kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, setelah pertemuan itu, muncul kabar rencana pengunduran diri Sri Mulyani dari pemerintahan Prabowo Subianto.