TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Rapat internal Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan TNI membahas Revisi Undang-undang TNI (Revisi UU TNI)  menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Terutama karena hotel diadakan di Hote Fairmont Jakarta.

Protes keras antara datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS ). 

Organisasi masyarakat sipil ini menganggap pembahasan Revisi UU TNI akan memunculkan kembali dwifungsi TNI.

Hal lain yang disorot adalah pengamanan rapat.

Beberapa kendaraan taktis dari Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI ) menjaga Hotel Fairmont.

Rantis yang dimaksud adalah Sentry APC buatan perusahaan Inkas yang didatangkan sekitar tahun 2018-2019.

Termasuk pengamanan dari aparat di hotel tersebut.

Penjelasan Ketua DPR RI

Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab pertanyaan pers soal keberadaan kendaraan taktis (rantis) yang digunakan untuk mengamankan rapat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di sebuah hotel kawasan Jakarta pada Minggu (16/3/2025). 

Puan menjelaskan, pengamanan tersebut dilakukan karena adanya pihak yang berusaha masuk tanpa izin ke lokasi rapat.

"Teman-teman kan juga tahu bahwa ada yang menggeruduk atau masuk tanpa izin. Jadi memang apapun, kalau dalam suatu acara kemudian masuk tanpa izin, ya kan tidak diperbolehkan," ujar Puan di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/3/2025) seperti dikutip dari Kompas.TV. 

Meskipun rapat revisi UU TNI berlangsung tertutup, Puan menegaskan proses pembahasan dilakukan secara transparan sesuai mekanisme yang berlaku.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk menghormati jalannya diskusi dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu jalannya rapat.