TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, buka suara soal aksi Koalisi Masyarakat Sipil dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI, Sabtu (15/3/2025).

Sarmuji mengatakan jika sejatinya semua aspirasi masyarakat akan dihargai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah pada umumnya.

Dia mengatakan jika seharusnya aksi tersebut bisa disalurkan dengan cara tepat. Kendati begitu, Sarmuji tidak merinci bagaimana menyampaikan aspirasi dalam rapat yang berlangsung di hotel mewah itu.

"Ya aspirasi masyarakat kami hargai ya. Tapi, tolong disalurkan dengan cara-cara yang tepat," ungkap Sarmuji, kepada awak media, di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (16/3/2025).

Sebelumnya, tiga orang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menggeruduk rapat Komisi I DPR RI dengan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Lokasi penyelenggaraan rapat ini pun menuai sorotan, karena berlangsung di tengah gembar-gembor efisiensi oleh pemerintah.

Menanggapi hal ini, Sarmuji mengatakan jika tentu ada alasan mengapa rapat itu digelar bukan di Kantor DPR RI.

Namun, politikus berusia 50 tahun itu menegaskan jika sepanjang rapat memungkinkan digelar di Kantor DPR RI, maka tidak ada alasan rapat berlangsung di luar kantor. 

"Mungkin karena full maraton, siang-malam, tidak mungkin diadakan di kantor dan (harus) diadakan di luar kantor. Tapi sepanjang bisa di kantor, selama ini di kantor," kata Sarmuji.

Rapat tersebut melibatkan 18 orang Panja termasuk tiga anggota dari Partai Golkar. Selain itu, ada juga Dave Akbarshah Fikarno, yang menjadi wakil Ketua Panja Revisi UU TNI.

Selain dari Partai Golkar, anggota panja lainnya berasal dari berbagai fraksi, yakni Fraksi PDIP (4 orang), Fraksi Partai Golkar (3 orang), Fraksi Partai Gerindra (3 orang), Fraksi Partai NasDem (2 orang), Fraksi PKB (1 orang), Fraksi PKS (1 orang), Fraksi PAN (2 orang), dan Fraksi Partai Demokrat (1 orang).

Baca juga: Kritik Sana-sini Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah: Rakyat Makin Antipati, Langgar Prinsip Efisiensi

Dilaporkan ke Polisi 

Security atau petugas keamanan Hotel Fairmont, melapor ke Polda Metro Jaya terkait 'gaduh' yang terjadi dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyebut jika laporan tersebut diterima Sabtu (15/3/2025) atau tepat pada hari kejadian.