TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Persatuan Solidaritas Santri Indonesia, KM Husni memberi tanggapan terkait wacana pemberian izin kelola tambang untuk pesantren.

Husni menyambut baik wacana tersebut.

Menurutnya, apabila pesantren mendapat izin pengelolaan tambang, hal itu menjadi wujud negara hadir kepada umat.

"Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat dan umat secara lebih langsung," jelas KM Husni, Selasa (18/3/2025).

Diketahui, saat ini izin pengelolaan tambang sudah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Sementara untuk pesantren masih sebatas wacana. 

"Kami siap sosialisasikan program ini sehingga program ini akan diterima kepada pesantren di Indonesia," katanya.

Pernyataan Bahlil

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bakal mempertimbangkan pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada pesantren di Indonesia.

Baca juga: Bahlil Segera Resmikan Izin Tambang Khusus bagi Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah: Insyaallah Siap

"Selama ini dipastikan baru ormas keagamaan saja yang diberikan izin pengelolaan tambang."

"Bagi tiap pesantren? Kita pertimbangkan dan akan dikonsultasikan kepada Presiden kita, Pak Prabowo nanti," ujar Bahlil di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025), dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Bahlil, peran ulama dan pemuka agama sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan sangat signifikan.

Sehingga menurutnya, negara perlu memberikan kontribusi atau penghargaan bagi mereka.

"Yang menguasai sumber daya alam, itu-itu saja. Saya izin waktu itu ke Pak Presiden, sumber daya alam kita kasih ke organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, jangan dimiliki hanya oleh konglomerat. Akhirnya, NU kita sudah kasih, Muhammadiyah akhir Maret ini," ungkapnya.

"Ormas keagamaan lainnya tunggu mengajukan juga," imbuh Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, langkah ini bertujuan menyejahterakan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Selama setahun kemarin, saya orang kampung dari Papua, berpikir, waktu Indonesia merdeka, yang berjuang para ulama, pesantren, dan para tokoh agama lainnya. Waktunya kita membalas perjuangan mereka," ujarnya.

(Tribunnews.com) (Kompas.com)