TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Persaudaraan Tani Nelayan Indonesia (PETANI) menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). 

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Kelembagaan Petani, Tunjung Budi Utomo.

Dia menyebut bahwa regulasi ini akan semakin memperkuat peran dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Kami meyakini bahwa regulasi yang lebih adaptif akan meningkatkan profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketahanan negara. Hal ini termasuk dalam menjaga sektor pertanian dan kelautan dari berbagai ancaman,” ujar Tunjung dalam wawancara di sela diskusi publik bertajuk "Mengawal konsistensi Reformasi TNI", dikutip Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, TNI telah terbukti menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, baik dari ancaman luar maupun dalam negeri.

Selain itu, kontribusi TNI dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, juga sangat nyata.

“Melalui berbagai program seperti pendampingan petani, pengamanan wilayah perbatasan, hingga keterlibatan dalam menjaga keamanan laut dari illegal fishing, TNI telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan nelayan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tunjung menyoroti peran TNI yang tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan, tetapi juga dalam membantu rakyat di berbagai situasi sulit.

“TNI selalu hadir dalam penanggulangan bencana alam, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami, PETANI, merasakan langsung manfaat dari kehadiran TNI yang selalu siap membantu,” ujarnya.

Dia menilai bahwa penguatan institusi TNI melalui pengesahan RUU TNI merupakan langkah strategis demi kebaikan bersama. 

“Kami mendukung penuh upaya ini demi ketahanan negara yang lebih kuat serta kesejahteraan petani dan nelayan yang lebih baik,” pungkasnya.

Baca juga: DPR Minta Panglima TNI Tarik Mundur Ribuan Prajurit dari Jabatannya, kecuali di 14 Lembaga Ini

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI.