TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi terkait teror kepala babi yang diterima wartawan Tempo. 

Diketahui, sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan pernyataannya soal ancaman teror kepala babi yang diterima Francisca Christy Rosana, wartawan host program Bocor Alus Politik, Tempo. 

Baca juga: Amnesty International Desak Polisi Temukan Pelaku dan Dalang Pengirim Kepala Babi ke Wartawan Tempo

Saat itu Hasan Nasbi mengatakan agar kepala babi itu dimasak saja. 
 
"Sudah dimasak saja, dimasak saja," kata Hasan Nasbi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). 
 
Hasan menilai teror kepala babi itu bukan menjadi ancaman bagi Francisca. 

Sebab, dia melihat Francisca santai merespons teror kepala babi tersebut. 

"Enggaklah, saya lihat ya, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo, itu dia justru minta dikirimin daging babi. Artinya, dia enggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi," jelas Hasan.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh 'memasak kepala babi' yang tergeletak di jalan itu, selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. 

"Pernyataan tersebut cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden," kata ⁠Al Araf dari Centra Initiative dalam keterangannya kepada Tribunnews.

Baca juga: Soal Kasus Teror Kepala Babi ke Wartawan Tempo, Mabes Polri Tegaskan Media Mitra Strategis

Pihaknya kata Al Araf, mengingatkan kepada Presiden Prabowo bahwa pernyataan ini sama sekali tidak seharusnya didiamkan, karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis. 

Menurut Al Araf, terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap situasi yang ada, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya.

"Ungkapan yang disampaikan Hasan Nasbi menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah, yang diwakili Kantor Komunikasi Kepresidenan, terhadap demokrasi dan kebebasan sipil," ujarnya. 

Dia menilai, bukannya menyampaikan sikap keprihatinan terhadap teror tersebut, Hasan justru seakan mendukung tindakan teror tersebut. 

"Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," kata Al Araf.

Araf menilai, dengan sikap tersebut, Hasan Nasbi tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat. 

"Apalagi, peristiwa penghapusan cuitannya sendiri di akun X tentang RUU TNI sudah lebih dari cukup untuk mengevaluasi kinerja Hasan Nasbi sebagai ujung tombak komunikasi Presiden," kata dia. 

Baca juga: Soal Teror Kepala Babi ke Wartawan Tempo, KKJ: Tak Boleh Ada Impunitas terhadap Pelaku

Koalisi Masyarakat Sipil juga menyampaikan keprihatinannya dan bersolidaritas atas teror kepala babi yang dialami Tempo.