Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut angkat bicara terkait kebijakan tarif baru impor yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Ia mendukung langkah yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam menghadapi aturan itu.

"Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32 persen tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi," kata dia dikutip dari akun X, Selasa (8/4/2025).

Baca juga: Prabowo dan Jusuf Kalla Nilai Indonesia Tak Perlu Khawatir dengan Tarif Impor AS

SBY menilai, strategi Presiden Prabowo, yang dia sebut dual track strategy, yaitu melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.

Menurut SBY, bukan hanya ASEAN telah menjadi economic community, tetapi di tengah tantangan berat untuk menembus pasar di banyak negara, ekonomi ASEAN merupakan sandaran dan pasar bersama di sub kawasan ini.

Selain itu, SBY menyatakan, diperlukan juga tindakan otoritas moneter dalam keterpaduannya dengan otoritas fiskal untuk menjaga dan mengamankan nilai tukar rupiah serta saham-saham Indonesia.

Ia beralasan, jika diserahkan kepada mekanisme pasar semata, di tengah gonjang ganjing pasar saham dan mata uang, bisa jadi nilai saham dan rupiah diganjar secara berlebihan, sehingga menembus batas toleransi psikologis.

"Indonesia punya banyak pengalaman tentang hal ini di masa lalu. Pandangan dan saran saya, pemerintah terus melakukan upaya gigih untuk menjaga ekonomi Indonesia, di tengah makin tinggi dan makin meluasnya intensitas perang tarif di dunia," tutur dia.

SBY menyebut bahwa perang dagang baru saja dimulai di tingkat global dan dikhawatirkan berlangsung lama.

Karena itu, pertama, pemerintah harus mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia serta harus membuat ekonomi makin berketahanan (resilient) di masa depan.

"Saya mendukung upaya pemerintah untuk terus memperkuat fundamental ekonomi serta meningkatkan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan di negeri ini. Juga upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan agar masyarakat kita memiliki penghasilan dan daya beli yang makin tinggi. Juga upaya untuk menjaga keamanan fiskal kita agar tetap sehat, termasuk pengendalian utang negara," ungkap dewan pengarah BPI Danantara ini.