Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Usulan Pergantian Wapres: Kaesang Bela Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada usulan pergantian Wapres, Kaesang Pangarep angkat suara.

Tayang:
Diperbarui:
Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Usulan Pergantian Wapres: Kaesang Bela Gibran dari Forum Purnawirawan TNI
PSI/PSI
KAESANG BELA GIBRAN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, saat mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/9/2024). Pada Jumat (25/4/2025), Kaesang menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI terkait Wapres diganti. 

TRIBUNNEWS.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan dukungan kepada kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, di tengah usulan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres).

Kaesang menegaskan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Kaesang menyatakan bahwa Gibran terpilih sebagai Wapres mendampingi Prabowo Subianto melalui proses yang telah diatur dalam konstitusi.

"Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden sudah dipilih langsung oleh masyarakat," ujarnya setelah bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (25/4/2025).

Ia menambahkan, Gibran harus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Wapres sesuai dengan amanat rakyat.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan deklarasi yang berisi delapan poin, salah satunya mendesak Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Deklarasi ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Rekomendasi Untuk Anda

Beberapa nama terkenal yang menandatangani termasuk mantan Dankormar Letjen TNI Purn Suharto dan mantan KSAL Laksamana TNI Purn Slamet Subianto.

Menanggapi usulan pergantian Gibran, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk tidak memberikan respons langsung.

"Beliau perlu mempelajari isi dari usulan itu," kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers.

Ia menambahkan bahwa meskipun ada pro dan kontra, hal tersebut adalah hal yang wajar dalam pemerintahan.

Wiranto juga menekankan bahwa kekuasaan presiden terbatas dan ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ini bukan untuk mengacaukan, tetapi tetap menghargai," tutupnya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas