TRIBUNNEWS.COM, BOGOR — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang kuat dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di SDN Cimahpar 5: Indonesia harus meninggalkan budaya “kumaha engke”—sikap menunda-nunda dan menyerah pada keadaan.

Bagi Prabowo, masa depan bangsa tak bisa dibangun dengan mental pasif seperti itu.

“Kita tidak mau meneruskan business as usual. Kita tidak mau melaksanakan ‘kumaha engke’, semangat kita harus ‘engke kumaha’!” tegasnya, Jumat (2/5), disambut tepuk tangan para guru, siswa, dan pejabat yang hadir.

Pernyataan itu mencerminkan visi besar Prabowo untuk membawa perubahan nyata di sektor pendidikan, yang menurutnya merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Ia mengingatkan bahwa dana pendidikan dalam APBN Indonesia telah menempati posisi tertinggi, di atas 22 persen, namun hasilnya belum merata dirasakan.

“Mari kita waspada. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah anggaran pendidikan yang begitu besar, sudah bertahun-tahun, apakah sampai kepada alamat yang ditujukan?” ujarnya.

Prabowo lalu menyinggung masih banyaknya sekolah yang kekurangan fasilitas dasar, bahkan hanya memiliki satu toilet, padahal anggaran sudah tersedia. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan perbaikan menyentuh sekolah-sekolah secara langsung.

Sebagai langkah konkret, Prabowo meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang kini mulai merehabilitasi infrastruktur pendidikan secara masif.

“Seluruh sekolah di Indonesia ada 330.000. Kita baru bisa memperbaiki sekitar 11.000 sekolah. Ini belum cukup,” kata Prabowo. Ia menyebut anggaran senilai hampir Rp17 triliun sudah disiapkan, namun karena keterbatasan, skala renovasi masih harus ditingkatkan secara bertahap.

Melalui PHTC, perbaikan fisik sekolah akan dibarengi dengan program digitalisasi, salah satunya pemasangan Smart TV pembelajaran di seluruh ruang kelas, termasuk di daerah terpencil.

“Nanti kita akan kumpulan beberapa ratus guru terbaik, dia akan mengajar di seluruh Indonesia. Sasaran saya, pertengahan 2026 semua sekolah bisa menerima TV-TV tersebut,” lanjut Prabowo.

Lebih dari sekadar teknologi dan bangunan, Prabowo juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

 “Para pejabat, para birokrat, diangkat, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara. Hendaknya anggaran untuk rakyat, untuk pelayanan rakyat, jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal,” tegasnya.

Baca juga: Prabowo Janjikan Pengesahan RUU Perampasan Aset, Ini Tanggapan KPK hingga Pegiat Antikorupsi