TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada awal tahun 2025 untuk mempertegas langkah transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa.

Versi terbaru e-katalog ini hadir dengan fitur-fitur inovatif yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, menjadikannya tulang punggung pengadaan nasional berbasis digital.

The 10th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2025 akan digelar pada 23-25 Juli 2025 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta mengusung tema “Revolusi Pengadaan Melalui Digitalisasi: Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

Sebagai ajang pengadaan terbesar di Indonesia, agenda ini menjadi platform strategis untuk optimalisasi belanja negara serta peluang besar bagi penyedia B2G dalam memperluas bisnis, terutama bagi Perusahaan Dalam Negeri (PDN) dan perusahaan yang memiliki produk ber-TKDN.

"Acara ini kami rancang untuk menjadi ruang sinergi yang kuat antara pelaku usaha dan pemerintah," ujar Ketua Penyelenggara GPFE dan HPGE 2025, Moch. Ruslim, M.Si., melalui keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Exhibitor dapat memanfaatkan expo, B2G Business Matching, dan Product Presentation untuk mempromosikan produk kepada pengambil keputusan utama di sektor pengadaan pemerintah dan rumah sakit nasional.

Sementara itu, para pengunjung agenda yang merupakan.

GPFE 2025 juga menghadirkan Zona Khusus Inovasi UMK dan Start-up yang dapat ikut mempromosikan produk barang/jasa terbaiknya kepada pengguna K/L/P/D seluruh Indonesia untuk mendorong pengadaan yang lebih inklusif.

“Kami ingin menghadirkan inovasi dan teknologi terkini yang bisa mendorong percepatan pembangunan nasional lewat pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif dan akuntabel. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun agenda ini selalu dihadiri oleh pejabat dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah dari seluruh Indonesia,” ujarnya. 

Ruslim mengungkapkan acara ini bertujuan membangun sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah dengan menghadirkan inovasi serta teknologi terkini guna mendukung program pembangunan nasional.

"Pameran ini akan dihadiri oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, RSU/RSUD, Perguruan Tinggi, BLU, serta asosiasi pengadaan dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

Di tahun ke-10, GPFE terus menarik lebih dari 2.800 peserta setiap tahunnya, mendukung digitalisasi pengadaan serta peralihan penggunaan e-katalog ke versi 6 untuk produk/jasa penyedia.

Baca juga: Presiden Umumkan Barang dan Jasa yang Bebas dan Terkena PPN 12 Persen

Sesi peningkatan kapasitas pengadaan barang/jasa pemerintah ini akan menghadirkan 26 pembicara ahli, termasuk Kepala LKPP 2022-2027 Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., dan praktisi pengadaan barang/jasa senior lainnya.