TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti keras delapan partai politik yang saat ini duduk di DPR RI. Ia menilai seluruh parpol tersebut cenderung melindungi kepentingan para pemilik modal ketimbang berpihak pada nasib kaum buruh.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Deklarasi Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) di Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Said menyebut bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan kepada buruh dalam pidatonya di Hari Buruh Internasional, namun dukungan dari parlemen belum tentu sejalan.

"Kan kita berhadapan dengan DPR. Delapan partai politik di Senayan sana yang kepalanya belum tentu sama dengan Pak Prabowo. Di depan Presiden saja karena ada Menteri dia cengengesan senyum. Di belakang itu?" ujarnya.

Said Iqbal juga mengkritik ketidaktegasan partai-partai tersebut dalam menangani isu besar seperti dominasi aplikasi ojek online, seperti Gojek dan Grab, yang menurutnya punya jejaring perlindungan di partai tertentu.

"Kita tahu kok partai mana yang selalu memiliki kepentingan para pemilik modal untuk berlindung. Kenapa sih susah untuk mempersoalkan aplikasi Gojek dan Grab? Kita tahu dia berlindung di partai apa," ungkapnya.

Baca juga: DPR Tegaskan Tak Punya Kewenangan Tentukan Potongan Aplikasi Ojol: Itu Domain Pemerintah

Ia juga menilai bahwa klaim membela buruh oleh sejumlah partai politik tidak sejalan dengan kebijakan yang mereka dukung, seperti sistem outsourcing dan upah murah.

"Cuma di Indonesia mengakunya melindungi buruh, tapi setuju outsourcing. Lucu kan? Dia bilang kami melindungi pekerja buruh, tapi mitra boleh," tambahnya.

Sebagai pembanding, Said menyinggung Partai Buruh di Norwegia yang setelah menang pemilu langsung menghapus outsourcing dan memperbaiki sistem pengupahan serta jaminan sosial bagi buruh.

Hal itu, menurutnya, belum bisa diwujudkan di Indonesia karena dominasi partai pro-pengusaha di parlemen.

"Di Indonesia delapan partai yang ada di Senayan semua melindungi pengusaha. Tapi ngomongnya membela buruh. Apa yang dibela dari buruh? Outsourcing ada. Upah murah. PHK seenaknya," tegas Said.

Pernyataan ini mencerminkan keresahan kaum pekerja yang merasa belum mendapatkan pembelaan nyata dari lembaga legislatif, meskipun banyak partai mengklaim pro-buruh dalam kampanye mereka.