TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah sekarang ini sedang memerangi aksi premanisme.

Baik itu yang dilakukan secara individu maupun berkelompok.

Hal itu disampaikan Hasan Nasbi menanggapi kasus pendudukan lahan negara milik BMKG oleh Ormas GRIB Jaya di Tangerang Selatan Banten.

"Yang mau diatasi oleh pemerintah itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme. Baik premanismenya individual, berkelompok, maupun organisasi," kata Hasan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta, Senin, (26/5/2025).

Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum untuk memberantas premanisme karena dinilai akan menghambat iklim usaha.

"Arahan Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha," katanya.

Hasan mengatakan bahwa banyak investor yang batal menanamkan modalnya di Indonesia karena aksi premanisme.

Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berinvestasi di Indonesia karena ulah para preman.

"Banyak sekali investor-investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini. Sehingga investor, pengusaha itu harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak diperlukan," katanya.

Aksi premanisme yang menggangu iklim usaha tersebut kata Hasan sangat kontra produktif dengan upaya pemerintah yang ingin menyederhanakan aturan atau birokrasi investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Dan Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian, tindakan sesegera mungkin supaya aksi premanisme ini bisa dihilangkan," pungkasnya.