TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut selama kurun 200 hari kerja sejak November 2024 - April 2025, ada 567 pengaduan dari pekerja migran Indonesia yang telah ditangani dalam sistem perlindungan 24 jam.

"Pada masa 200 hari ini ada 567 pengaduan pekerja migran tertangani dalam sistem perlindungan 24 jam dari November sampai April 2025," kata Karding di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

Sistem pengaduan ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, Atase Ketenagakerjaan dan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Buka Pengiriman Pekerja Migran Sektor Domestik ke Arab Saudi, Begini Respons APJATI

"Kita punya SOP pengaduan, SOP penindakan dalam konteks 24 jam," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menindak perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang melanggar aturan. 

Penindakan ini bertujuan agar terbentuk ekosistem pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang lebih sehat, sekaligus memunculkan daya saing antar perusahaan penyalur.

"Kami pahami bahwa semakin banyak perusahaan penempatan yang sehat maka semakin baik pula perlindungan bagi pekerja migran Indonesia," ujar Karding.