Survei IPO: 81 Persen Publik Puas Kinerja Prabowo, Tapi Ekonomi dan Lapangan Kerja Dikeluhkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam enam bulan pertama masa pemerintahannya. Survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 81 persen, namun sektor ekonomi dan lapangan kerja masih menjadi keluhan masyarakat.

Survei bertajuk “Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah” ini dilakukan pada 22–28 Mei 2025. Survei melibatkan 1.200 responden dari seluruh wilayah Indonesia dengan margin of error sebesar 2,90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei IPO menggunakan metode multistage random sampling untuk memastikan data yang dikumpulkan mewakili seluruh populasi Indonesia secara proporsional.

Dari survei tersebut menunjukkan sebanyak 81 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden, sementara 19 persen merasa tidak puas. Rinciannya, dari total 1.200 responden, 13 persen menyatakan sangat puas, 46 persen puas, 22 persen cukup puas, 15 persen tidak puas, dan 4 persen sangat tidak puas.

"Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam keterangan rilis persnya, dikutip Minggu (1/6/2025).

Baca juga: Prabowo Belum Berencana Reshuffle Kabinet Tapi Rutin Evaluasi Kinerja Menteri

Dijelaskannya, alasan kepuasan publik mencakup sikap tegas dan berwibawa Prabowo (19,5 persen), dukungan terhadap pemberantasan korupsi (16,7 persen), serta pengalaman di pemerintahan (11,5 persen).

Sementara, sebagian besar ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit (28,5 persen), mahalnya harga sembako (16 persen), dan kurangnya lapangan kerja (13,3 persen).

Menurut Dedi, tantangan utama pemerintah saat ini adalah pada sektor ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Pemerintah harus fokus kebijakan pro-rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial terjaga,” tegas Dedi.

Respondens juga mendapat pertanyaan mengenai kebijakan dan program pemerintahan Prabowo Subianto selama enam bulan pertama.

Salah satu kebijakan yang paling dikenal publik adalah efisiensi anggaran. Sebanyak 71 persen responden menilai kebijakan ini sebagai langkah positif yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.

“Kebijakan lain yang juga dominan diketahui publik adalah efisiensi anggaran, kebijakan ini pun tidak jauh berbeda dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), di mana pro dan kontra turut serta mengiringi,” tambah Dedi.

Selain itu, 62 persen responden menyatakan puas terhadap arah kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintahan Prabowo dalam setengah tahun terakhir. Program MBG sendiri dinilai berjalan baik oleh 68 persen responden, dengan 60 persen mengaku puas atas pelaksanaannya.