WALHI Balas Prabowo: LSM Baru Akan Bubar Jika Negara Benar-benar Berpihak pada Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi, menegaskan bahwa keberadaan LSM mencerminkan masih adanya ketidakadilan dalam kebijakan negara terhadap rakyat.

Ia menegaskan, LSM tak akan pernah hilang selama negara belum menunjukkan keberpihakan yang nyata pada kesejahteraan publik.

“LSM ini akan bubar sendiri kalau negara dalam mengambil kebijakan itu me-address kesejahteraan rakyat, menghilangkan ketidakadilan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, maka LSM itu enggak akan relevan,” ujar Zenzi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas tudingan Presiden Prabowo Subianto yang menilai ada LSM dibiayai asing untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Zenzi menilai tuduhan itu keliru dan menyesatkan.

Menurut Zenzi, kehadiran LSM justru menjadi penanda bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyat secara adil dan menyeluruh.

“Jadi, selama LSM ada, itu artinya negara belum bertindak adil terhadap rakyat, terhadap negara sendiri,” lanjutnya.

Baca juga: Imparsial: Tudingan Presiden Prabowo Terhadap LSM Melemahkan Demokrasi 

Zenzi menambahkan, dalam sistem demokrasi, peran LSM sangat penting untuk menjembatani jarak antara rakyat dengan pengambil kebijakan. LSM tidak hanya hadir untuk mengkritik, tetapi juga sebagai wadah koreksi terhadap arah kebijakan negara.

“Langkah korektif terhadap kebijakan negara, melahirkan substansi, substantif alternatif bagi negara, kepentingannya untuk bangsa, untuk negara ini sendiri,” tegas Zenzi.

WALHI juga menilai bahwa justru peran lembaga masyarakat sipil sangat krusial untuk memastikan kebijakan negara tidak berpihak pada kepentingan elit semata, melainkan mengutamakan keadilan ekologis dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan Zenzi ini mempertegas posisi WALHI sebagai salah satu LSM yang konsisten mengawal demokrasi, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan di tengah dinamika politik nasional yang belakangan menyoroti keberadaan organisasi masyarakat sipil.