TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan pentingnya transparansi, evaluasi, dan perbaikan perumusan asumsi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan. 

Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperkuat komitmen DPR RI untuk mengawal tata kelola fiskal yang kredibel dan realistis serta menjalankan kebijakan ekonomi yg digariskan oleh Presiden Prabowo guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Misbakhun asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, dengan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dalam proses perumusan asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

Evaluasi berkala terhadap realisasi asumsi ini juga penting untuk memastikan APBN tetap relevan dengan dinamika global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025 mencapai 5,1 persen, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2%.

Namun, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, termasuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berorientasi pada kepentingan publik. 

"Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil," tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (2/7/2025).

"Tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik. Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” tutup Misbakhun.