TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (29/7/2025).

Mereka yang hadir diantaranya Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, serta Bendahara Umum Noerhadi.

Pertemuan berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam. Pantauan Tribunnews di lokasi mereka yang tiba menggunakan kendaraan Mercedes-Benz Sprinter warna hitam baru keluar Istana sekitar pukul 17.43 WIB.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan pertemuan dengan Presiden membicarakan berbagi topik tentang perkembangan bangsa dan negara.

"Antara lain adalah bagaimana ke depan terus memelihara kualitas demokrasi, yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, itu pembicaraan kami," katanya.

Selain itu dalam pertemuan juga membicarakan mengenai upaya menghilangkan korupsi dan praktek politik uang. Para pimpinan PKS juga membahas perlunya peraturan perundang-undangan baru yang bisa memperkuat pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan Presiden Prabowo.

"Lalu kami juga berbicara tentang pasal 33, tentang kekayaan alam Indonesia yang dalam pasal tersebut bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran masyarakat," katanya.

"Ini komitmen Pak Presiden Prabowo besar sekali, kita bicarakan, sehingga termasuk amanat pasal 33 itu adalah peraturan perundangan-undangan yang khusus nantinya," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, PKS juga menyampaikan pandangan terkait pentingnya peran Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dalam mendukung perjuangan Palestina dan memperkuat peran di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Baca juga: Petinggi PKS Temui Presiden Prabowo di Istana, Disambut Seskab

"Yang ketiga juga kami bicara tentang Indonesia sebagai muslim terbesar dunia, kasus palestina yang belum berakhir sampai saat ini, dan peran kita di OKI yang terus akan kita tingkatkan, yang selama ini kita belum pernah memimpin OKI sebagai sekjen atau minimal wakil sekjennya, itu hal yang kami bicarakan dan Pak Prabowo juga memberi perhatian terhadap hal itu," pungkasnya.