TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, buka suara mengenai kemungkinan Hasto Kristiyanto menjadi sekretaris jenderal partainya.

Ganjar mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk Hasto menjabat sebagai sekretaris jenderal maupun tidak.

"Semua kemungkinan bisa terjadi," kata Ganjar kepada Tribunnews.com, Selasa (5/8/2025).

Politikus PDIP Guntur Romli mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian kader partai agar Hasto kembali dipercaya mengisi posisi sekretaris jenderal.

Menurut Guntur, dorongan itu muncul lantaran loyalitas Hasto terhadap Megawati dianggap sangat kuat dan tak perlu diragukan lagi.

"Keinginan itu tentu saja ada, apalagi loyalitas mas hasto ke ibu ketua umum 100 persen," kata Guntur kepada wartawan, Minggu (3/8/2025).

Meski begitu, Guntur menegaskan bahwa keputusan siapa yang akan menjabat sebagai Sekjen sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi dalam struktur kepemimpinan PDIP.

"Sekjen saat ini masih dijabat ibu ketua umum, kalau pun mau ditugaskan ke orang lain, hak prerogatif ketua umum," ujarnya.

Guntur juga menyatakan keyakinannya bahwa Hasto akan menerima dan melaksanakan apa pun tugas yang diberikan oleh Megawati, sejalan dengan komitmen pengabdian Hasto kepada bangsa melalui PDIP.

"Mas hasto kristiyanto sebagai kader pdi perjuangan siap ditugaskan di mana pun, seperti halnya beliau sampaikan saat bebas dari rumah tahanan KPK, ingin terus mengabdi pada bangsa dan negara melalui PDIP," tuturnya.

Bukan lagi Sekjen PDIP

PDIP telah melaksanakan Kongres ke-VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (1/8/2025).

Kongres tersebut mengukuhkan kembali Megawati untuk memimpin partai berlambang banteng moncong putih itu periode 2025-2030.

Dalam Kongres tersebut, Megawati juga melantik seluruh pengurus pusat PDIP untuk periode 2025-2030.

Namun, nama Hasto tak ada dalam daftar pengurus pusat PDIP. 

Hasto memang diketahui baru saja bebas dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/8/2025) malam.

Dia ditahan atas kasus suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan. 

Hasto akhirnya dibebaskan setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.