TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Tahun ini, sebanyak 1.000 titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibuka di daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyampaikan bahwa seluruh pendanaan program MBG di wilayah 3T akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, untuk mengoptimalkan operasional SPPG.

“Kami telah berdiskusi dengan pihak BGN. Tahun ini, akan ada 1.000 titik dapur MBG di wilayah 3T dan kantong-kantong kemiskinan,” ujar Budiman di kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

Lebih dari sekadar penyediaan makanan bergizi, BP Taskin juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan melibatkan mereka langsung sebagai tenaga kerja di dapur-dapur MBG. 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga setempat.

“Kami ingin memastikan bahwa yang terlibat dan dipekerjakan dalam SPPG adalah masyarakat miskin itu sendiri,” tegas Budiman.

Di sisi hulu, BP Taskin turut mendorong penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sebagai sumber pasokan bahan pangan MBG. 

Beberapa daerah seperti Indramayu, Brebes, dan Cirebon telah mulai menerapkan model ini, dengan dukungan dari koperasi, BUMDes, dan sektor swasta.

Baca juga: Cegah Keracunan MBG, BPOM Ingatkan SPPG agar Tingkatkan Sanitasi dan Higiene

Apa Itu SPPG?

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit operasional yang dibentuk pemerintah untuk menjalankan program MBG secara langsung di lapangan. SPPG bertugas menyediakan makanan bergizi gratis, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan, serta mendukung upaya nasional dalam menurunkan angka gizi buruk dan stunting.

Hingga Agustus 2025 lebih dari 5.000 unit SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan 937 dapur MBG aktif pada akhir tahun ini.

SPPG dikelola oleh tim profesional yang terdiri dari kepala unit, ahli gizi, dan akuntan, guna memastikan kualitas makanan, distribusi yang tepat sasaran, dan transparansi anggaran.

Program ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk menciptakan generasi emas Indonesia melalui intervensi gizi yang terstruktur dan berkelanjutan.