TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), meminta DPR RI segera merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengundang tokoh publik dan mahasiswa dalam dialog terbuka. 

Langkah ini dinilai penting dan efektif untuk mencegah aksi demonstrasi yang berpotensi semakin meluas dan membesar.

“Pertemuan ini harus cepat diadakan agar ketegangan tidak berlanjut dan aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan,” kata Kepala Departemen Kajian dan Isu KMHDI Agus Pebriana, kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

Menurut KMHDI, akar dari gelombang aksi yang terus berkembang tidak lepas dari sikap DPR yang dinilai tidak mendengar suara publik serta menunjukkan rasa antipati terhadap persoalan masyarakat. 

KMHDI pun menekankan bahwa ruang dialog harus dibuka seluas-luasnya sebagai jalan keluar dari situasi politik yang kian memanas. 

Baca juga: Hasil Rapat Kabinet Prabowo pasca Demo di Jakarta, Menhan: Presiden Tugaskan BIN Pantau Situasi

KMHDI mendesak, DPR, sebagai representasi rakyat, segera menindaklanjuti arahan Presiden demi meredam eskalasi dan mengembalikan kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Agus Pebriana menyoroti penggunaan istilah makar terhadap para demonstran yang dinilai berlebihan. 

KMHDI menegaskan, labelisasi semacam itu justru bisa memperkeruh keadaan dan memicu tindakan represif aparat di lapangan.

“Penyematan istilah makar tidak tepat, dan hanya akan memperbesar potensi kekerasan serta brutalitas dalam penanganan aksi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta DPR untuk mengundang tokoh publik dan mahasiswa untuk berdialog. 

Hal tersebut disampaikan dalam konfrensi pers di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).