TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah ada pembiaran agar massa melakukan penjarahan di sejumlah titik di Jakarta.

Penjarahan terjadi di rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tandyo menegaskan bahwa TNI bergerak sesuai dengan arahan presiden.

"Kita selalu diminta dulu kan baru turun. Makanya pada saat tanggal 30 (Agustus) dipanggil presiden kan mungkin ada permintaan. Mungkin tanggal 31 kita turun," kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah menteri dipanggil Presiden Prabowo ke Hambalang pada Sabtu (30/8/2025) pagi.

Setelah pemanggilan itu panglima dan Kapolri diminta bertindak tegas kepada pendemo yang bertindak anarkis.

Tandyo juga membantah ada cipta kondisi agar massa melakukan penjarahan.

"Kita kan di belakang terus di belakang Polri," ujarnya.

Lebih lanjut, Tandyo menegaskan bahwa TNI taat pada konstitusi.

Sebab itu, lanjut dia, posisi TNI adalah membantu Polri dalam hal menciptakan kamtibmas.

"Kita taat konstitusi. Ada permintaan tidak. Itu. Ada permintaan tidak?" pungkasnya.

Untuk diketahui dalam sepekan terakhir terjadi aksi demontrasi di sejumlah titik di Jakarta.

Selain itu juga terjadi penjarahan yang dilakukan massa.