TRIBUNNEWS.COM, KENDAL – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional. 

Menurutnya, desa memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi jika dikelola melalui kolaborasi yang produktif antara pemerintah dan masyarakat.

“Tidak akan sukses tanpa ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan. Harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai hulu-hilir proses sosial-ekonomi,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, dalam acara Pilot Project dan Aktivasi 1001 Titik Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Kolaborasi Multi Pihak Pentahelix, di Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (17/9/2025).

Ia menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia, seperti tingginya angka pengangguran dan deindustrialisasi. 

Menurutnya, desa bisa menjadi solusi jika pemberdayaan dilakukan secara sistematis dan kolaboratif.

“Sejak pemerintahan Pak Prabowo, paradigma pemberdayaan menjadi fokus utama, menggantikan pendekatan bantuan sosial semata,” jelasnya.

Baca juga: Cak Imin Minta Pekerja UMKM Juga Dapat Diskon 50 Persen Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Cak Imin menekankan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memiliki dimensi pemberdayaan agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan. 

“Kalau APBN kita benar-benar berbasis pemberdayaan, maka manfaatnya akan jauh lebih besar bagi pembangunan nasional,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dulunya banyak digerakkan oleh organisasi non-pemerintah. 

Kini, menurutnya, saatnya pemerintah dan sektor non-pemerintah bersatu dalam kolaborasi produktif.

Lebih jauh, ia berharap program pemberdayaan desa dapat melahirkan wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

Menutup pernyataannya, Cak Imin menyoroti target APBN 2025 yang mencatat pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. 

“Kita ingin tidak ada satu rupiah pun dari APBN yang tidak berbasis pada pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.