TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo menegaskan pentingnya pendidikan yang berpijak pada kebudayaan sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Pontjo menekankan bahwa pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, layaknya dua sisi mata uang yang saling melengkapi.

“Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan, bukan sebaliknya. Pendidikan menjadi alat untuk membentuk kebudayaan, karena pada dasarnya kebudayaan dapat dibentuk,” ujar Pontjo saat sarasehan pendidikan bertema “Kemana Sistem Pendidikan Nasional Mengarah?” di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Pada acara yang digelar Aliansi Kebangsaan bersama Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini, Pontjo menilai, kebudayaan mencakup aspek spiritual seperti bahasa, ilmu pengetahuan, agama, pendidikan, dan seni, sementara peradaban merupakan perkembangan dari kebudayaan yang melahirkan teknologi, industri, ekonomi, dan hukum.

“Kebudayaan yang baru merupakan hasil dari pendidikan yang baru,” tegasnya.

Ketua Umum KB FKPPI ini mengingatkan pentingnya arah sistem pendidikan nasional yang jelas agar mampu membentuk warga negara Indonesia seutuhnya.

Mengutip pemikiran mendiang Daoed Joesoef, Pontjo menuturkan bahwa seorang bayi lahir sebagai penduduk Indonesia, namun melalui pendidikan, ia akan ditempa menjadi warga negara Indonesia.

“Pendidikan harus mampu mengantisipasi perubahan dan merumuskan nilai-nilai di tengah ketidakpastian, agar generasi mendatang tidak menjadi mangsa proses yang semakin tak terkendali,” kata Pontjo.

Sarasehan yang merupakan kelanjutan dari podcast Aliansi Kebangsaan ini menghadirkan berbagai pakar dan praktisi pendidikan, antara lain anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah, Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila Yudi Latif, serta sejumlah akademisi dan pegiat pendidikan.

Pontjo menekankan agar forum ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menghasilkan kesimpulan dan rencana aksi nyata.

Ada empat hasil utama yang diharapkan: pemahaman bersama atas kondisi pendidikan nasional, identifikasi arah strategis masa depan, rekomendasi kebijakan dan langkah praktis, serta pembentukan jejaring kerja lintas pemangku kepentingan.

Ia mengurai, arah kebijakan di hulu harus adaptif dan berbasis budaya, termasuk dalam pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Sementara di hilir, praktik pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi harus lebih inovatif, relevan, dan memberdayakan.

Selain itu, Pontjo menilai pentingnya rekomendasi konkret mulai dari revisi kurikulum, perbaikan kesejahteraan guru dan dosen, hingga langkah pemerataan pendidikan.

“Setiap peserta sarasehan juga harus memiliki komitmen pribadi sebagai agen perubahan di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan jejaring kerja menjadi hasil paling berharga untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi, memantau implementasi, dan menjaga keberlanjutan diskusi.

“Tujuan akhir sarasehan ini adalah mengubah pertanyaan kritis ‘Kemana Sistem Pendidikan Nasional Mengarah?’ menjadi peta jalan yang jelas dan terukur,” kata Pontjo.

Pontjo mengapresiasi para narasumber, panelis, dan peserta yang berpartisipasi aktif, sekaligus berharap hasil sarasehan dapat memberi masukan bagi revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional yang tengah dibahas Komisi X DPR RI.

Baca juga: Pontjo Sutowo: Merawat Kebhinekaan Jadi Tanggung Jawab Moral Semua Anak Bangsa

“Semoga diskusi ini memperkaya gagasan dan menjadi pijakan untuk menghadirkan sistem pendidikan yang selaras dengan kebudayaan Indonesia dan mampu menjawab tantangan global,” pungkasnya.