BGN Instruksikan SPPG Masak Menu MBG Pakai Air Galon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menginstruksikan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan air galon untuk memasak.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG adalah unit layanan yang didirikan mitra untuk mendukung distribusi makanan bergizi sesuai standar BGN.

Dadan mengatakan, langkah ini diambil guna memperkuat aspek sanitasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Terutama untuk memasak, kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon," kata Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). 

"Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan," lanjut dia.

Baca juga: Pengakuan Bocah SMP di Palopo Makan Ayam Masih Berdarah di Menu MBG, Sempat Dikira Saus

Dadan menjelaskan, pihaknya telah menyusun regulasi internal sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS).

Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan penerapan sertifikasi keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

"Kami juga tidak hanya berkaitan dengan sanitasi, kami juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan berupa HACCP," ucap Dadan.

Baca juga: Bakteri, Virus dan Zat Kimia Diduga Jadi Penyebab Keracunan Siswa Penyantap Menu MBG

Untuk mendukung hal itu, ia menambahkan BGN tengah menjajaki kerja sama dengan lembaga independen yang memiliki kapabilitas dalam melakukan audit dan sertifikasi keamanan pangan.

"Jadi di SPPG nanti akan berlaku dua sertifikasi, yaitu sertifikasi higienis SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari Lembaga Independen untuk Keamanan Pangan," tegas Dadan.

Tak Semua Dapur MBG Miliki Sanitasi yang Baik

Dadan Hindayana pun mengakui  standar sanitasi di sejumlah dapur SPPG dalam program MBG belum sepenuhnya terpenuhi.

"Dari kejadian di berbagai tempat, nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik," ucap Dadan. 

Menurut Dadan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi. 

Ia mencontohkan temuan timnya di salah satu SPPG di Kota Bandung yang secara fasilitas dinilai memadai. 

Namun, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa proses pencucian alat makan belum menggunakan air panas. 

"Alat makan seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali, ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan," ujarnya.

Meski demikian, Dadan menyebut ada juga beberapa SPPG yang sudah dilengkapi dengan alat sterilisasi berbasis pemanas gas. 

"Beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam satu menit, sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan," ungkapnya.

6.517 Orang Mengalami Keracunan MBG

Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan makan bergizi gratis (MBG) sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025. 

Data itu, kata Dadan, dihimpun sejak Januari sampai akhir September 2025.

Dadan mengatakan keracunan terbanyak terjadi di Pulau Jawa sebanyak 45 kasus.

Adapun sebanyak tiga wilayah pemantauan MBG, di antaranya wilayah 1 di Pulau Sumatera, wilayah II Pulau Jawa, dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.

"Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, wilayah III ada 1.003 orang," kata Dadan. 

Dadan mengatakan temuan kasus keracunan meningkat di dua bulan terakhir.

Penyebabnya antara lain ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure).

"Seperti contohnya pemilihan bahan baku yang seharusnya H-2 kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam karena optimalnya di 4 jam seperti di Bandung itu, ada yang masak dari jam 9 dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai jam 12 ada yang 12 jam lebih," kata dia.

Dadan menyebut SPPG yang tak sesuai dengan prosedur akan ditindak dan ditutup sementara. 

"Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita berikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan kita tutup sementara, sampai semua proses yang dilakukan dan kemudian mereka juga harus mulai mitigasi," pungkas Dadan.