TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama ICCF Indonesia dan Sekretariat Kaukus Konservasi DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dampak Pemilih terhadap Kebijakan Konservasi di Tangerang, Banten.

Agenda ini memaparkan hasil Survei Nasional 2024 tentang sikap pemilih terhadap isu konservasi laut sekaligus membahas implikasinya terhadap prioritas legislasi, pengawasan anggaran, hingga strategi politik DPR RI.

Direktur Regional ICCF, James Ward, menekankan pentingnya hasil survei sebagai jembatan antara komunitas lokal dengan pembuat kebijakan. 

Ketua BKSAP sekaligus Co-Chair Kaukus Konservasi, Mardani Ali Sera, menegaskan perlunya kebijakan berbasis sains dan data.

"Kebijakan terbaik adalah yang berlandaskan bukti. Survei seperti ini bukan hanya bahan diskusi, tetapi alat penting untuk membimbing DPR dalam membuat kebijakan yang benar-benar melayani kepentingan publik," ujar Mardani melalui keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Peneliti Seth Soderborg (Harvard University) memaparkan, dari 1.650 responden yang diwawancarai. 

Mayoritas besar pemilih mendukung perlindungan laut, meski berpotensi memperlambat pembangunan ekonomi.

Dukungan konsisten lintas demografi, termasuk pemilih perkotaan dan generasi X.

Pemilih yang paling aktif secara politik justru paling peduli pada isu kelautan.

Dukungan konkret terlihat pada kebijakan seperti kuota tangkap, pendanaan kawasan konservasi, koperasi nelayan kecil, hingga promosi keanekaragaman hayati.

Anggota DPR RI Amelia Anggraini (NasDem) menyoroti peluang pembiayaan konservasi melalui blue bonds dan Badan Layanan Umum (BLU). 

Sementara, Anggota DPR RI Rina Sa’adah (PKB) menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara konservasi dan mata pencaharian nelayan.

Selain itu, Anggota DPR RI Sigit Purnomo (PAN) menilai konservasi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi komunitas pesisir. Eva Monalisa (PKB) mendorong isu konservasi masuk manifesto partai menjelang Pemilu 2029. 

Sementara itu, Arzeti Bilbina (PKB) menekankan dukungan fiskal yang memadai, dengan mencontohkan keberhasilan restorasi mangrove di daerah pemilihannya.

“Restorasi mangrove nyata memberi manfaat bagi masyarakat. Tapi tanpa alokasi fiskal yang memadai, konservasi tidak akan berkelanjutan,” tegas Arzeti.

Baca juga: Keseimbangan Konservasi dan Restorasi Hutan Penting untuk Menghadapi Krisis Deforestasi

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan konservasi laut yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.