TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kinerja HAM Polri berdasarkan 18 indikator terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi terbilang rendah.

Polri hanya mendapatkan skor 57,8 atau kategori rendah berdasarkan hasil penilaian HAM (Pilot Project) terhadap tujuh Kementerian/Lembaga Negara periode 2023 - 2024,

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Putu Elvina mengathkan hasil penilaian HAM yang baru diluncurkan Komnas HAM tersebut tidak menilai secara keseluruhan kinerja institusi tersebut.

Penilaian tersebut, kata dia, dilakukan berbasis hak. Karena itu, penekanannya pada hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

"Tetapi kan tim reformasi Polri itu akan membuka ruang-ruang atau bottle mecking yang terjadi di Polri, di sistemnya, di SDM-nya dan lain sebagainya," kata dia di Konferensi Pers Penyampaian Hasil Penilaian HAM (Pilot Project) terhadap tujuh Kementerian/Lembaga Negara periode 2023 - 2024 di kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/10/2025).

"Artinya, kita tidak sampai ke situ, tapi tentu saja temuan-temuan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polri supaya memastikan hak tadi terjamin. Jadi itu arahnya," ujarnya.

Menyinggung reformasi Polri, Komnas HAM siap membuka data aduan yang diterima pihaknya terkait dengan Polri untuk tim reformasi Polri yang akan dibentuk pemerintah maupun yang akan dibentuk internal Polri.

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan membuka hasil laporan penilaian kinerja HAM tahun 2024 terhadap Polri yang baru diluncurkam hari ini.

"Kami terbuka, baik di hasil laporan penilaian HAM ini maupun data-data aduan yang ada di Komnas HAM terkait dengan kepolisian," kata Anis Hidayah.

Baca juga: Komnas HAM Akan Turun Lapangan Pantau Pelaksanaan Program MBG

"Kami sangat terbuka untuk nantinya berkomunikasi dengan tim reformasi Polri baik itu yang dibentuk pemerintah maupun yang dibentuk oleh Polri di tingkat internal," tutur Anis.