Malam Minggu Prabowo Bahas Isu Terkini Bersama Ketua MPR dan Sejumlah Menteri di Hambalang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/10/2025) malam. 

Selain sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, turut hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani.

Baca juga: Mantan Agen BIN: Kedatangan Jokowi di Rumah Prabowo Semacam Debt Collector, Menagih Utang Politik

Pertemuan digelar untuk membahas berbagai isu terkini yang tengah menjadi perhatian nasional.

"Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden terkait berbagai program strategis pemerintah. 

Masukan itu mencakup hasil serap aspirasi dari anggota MPR dan DPR yang diterima melalui Ketua MPR, guna memperkuat arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.

"Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR/DPR yang disampaikan melalui Ketua," kata Seskab Teddy.

Seskab Teddy menegaskan komunikasi dan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. 

Sinergi yang kuat akan mempercepat tercapainya pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kolaborasi yang baik dan konsisten antara Legislatif dengan Eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia," ujar Seskab Teddy.

Pertemuan malam tersebut mencerminkan semangat dialog dan kerja sama antarlembaga negara dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat fondasi pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.