Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Proyek Whoosh Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data

Mahfud MD sebut biaya proyek Whoosh janggal. KPK belum terima laporan, tapi siap telaah jika data diserahkan.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Proyek Whoosh Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data
Kolase Tribunnews.com
DUGAAN KORUPSI WHOOSH - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membongkar dugaan tindak pidana korupsi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait pernyataan Mahfud tersebut. 

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengimbau masyarakat yang memiliki data awal untuk segera menyampaikan laporan resmi agar dapat ditelaah.

Baca juga: Luhut soal Utang Jumbo Whoosh Rp116 T: Tidak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Untung!

Fakta Proyek: Nilai, Skema, dan Inisiator 

Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh akan menerapkan operasional berbayar mulai 17 Oktober 2023. Masyarakat sudah bisa memesan tiket KA Whoosh melalui sejumlah cara.
Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh akan menerapkan operasional berbayar mulai 17 Oktober 2023. Masyarakat sudah bisa memesan tiket KA Whoosh melalui sejumlah cara. (KCIC)

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. 

Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dan perusahaan Tiongkok, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

Mahfud MD menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

Pernyataan ini memicu respons dari KPK, yang menyatakan belum menerima laporan resmi namun siap menelaah jika data pendukung diserahkan. Kontroversi ini membuka kembali perdebatan soal transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proyek strategis nasional.

Rekomendasi Untuk Anda
Sesuai Minatmu
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas