30 Ribu Petugas Dapur SPPG Jalani Bimtek BGN, Diajari Penggunaan Rapid Test Makanan

Ringkasan Berita:

• BGN menargetkan seluruh layanan SPPG bebas dari kasus kontaminasi atau kerusakan pangan dengan prinsip zero case.
• Pelaksanaan rapid test food berkala oleh Balai POM guna menjamin keamanan pangan.
• Penerapan sertifikasi halal untuk memastikan kepatuhan nilai keagamaan
• Pemasangan CCTV di dapur SPPG untuk menjamin transparansi dan pengawasan proses produksi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 30.000 penjamah pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari 34 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, serentak mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Sabtu (18/10/2025). Bimbingan Teknis tersebut dilakukan saat maraknya kasus keracunan MBG.

Baca juga: Wamenkes Benjamin Paulus Ditugasi Kawal MBG, Susun SOP Baru Dapur SPPG untuk Cegah Keracunan

Kegiatan digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjaeni, Ph.D, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tenaga penjamah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).Kegiatan ini merupakan implementasi dari Rencana Kerja BGN Tahun 2025.

“Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penjamah makanan memiliki kompetensi dan keterampilan  mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat,”
ujar Dr Nurjaeni dalam pernyataannya, Minggu(19/10/2025).

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya higienitas, keamanan, dan keberlanjutan pangan.BGN menargetkan seluruh layanan SPPG bebas dari kasus kontaminasi atau kerusakan pangan dengan prinsip zero case terhadap insiden pangan basi maupun berisiko kesehatan.

Dalam arahannya, Nurjaeni menegaskan sepuluh langkah strategis peningkatan layanan MBG yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan kualitas pelayanan, diantaranya: 

1. Penempatan 5.000 Chef profesional dari Indonesian Chef Association (ICA) di SPPG baru untuk transfer pengetahuan dalam pengolahan makanan bergizi dan aman.

2. Pelaksanaan rapid test food berkala oleh Balai POM guna menjamin keamanan pangan.

3. Penerapan wajib Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG.

4. Pemanfaatan platform LMS Plataran Sehat Kementerian Kesehatan untuk pembelajaran daring bagi tenaga pelaksana.

5. Penggunaan air bersih berstandar kesehatan serta sterilisasi alat makan dengan air panas 80°C.

6. Penambahan tenaga ahli gizi agar pendampingan gizi lebih optimal.

7. Penerapan sertifikasi halal untuk memastikan kepatuhan nilai keagamaan

8. Pemasangan CCTV di dapur SPPG untuk menjamin transparansi dan pengawasan proses produksi.

9. Kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) sebagai dasar tata kelola layanan yang profesional dan akuntabel.

10. Penguatan edukasi dan monitoring berkelanjutan untuk menjaga mutu pelayanan MBG.

Melalui pelaksanaan bimtek serentak ini, BGN berharap terbentuk jaringan penjamah pangan yang kompeten, beretika, dan berdedikasi

“Dari dapur SPPG inilah kita menyiapkan generasi cerdas, sehat,dan berdaya saing,” ujarnya.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Golkar Minta Perbaiki Tata Kelola Program MBG

Diketahui jumlah korban keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah, mencapai lebih dari 9.000 orang per Kamis (2/10/2025). Meski sejumlah pihak mendorong moratorium, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program tetap berjalan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut persentase insiden sangat kecil dibanding total penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).  Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan, serta mendorong kualitas belajar siswa. 

Program ini ditargetkan untuk dapat mencakup hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2029.  

Baca juga: Kata Prabowo soal MBG: Kita Mau Zero Error walaupun Sangat Sulit

Presiden Prabowo Subianto saat Munas VI PKS menyebut dari 30 juta penerima manfaat MBG jumlah kasus keracunan yang terjadi di bawah satu persen, atau 0,0017 persen.